Mendagri Keluarkan SOP Permohonan Izin Perjalanan Luar Negeri Untuk Kepala Daerah

mendagri.jpg

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan pemberitahuan tentang Permohonan Prosedur Operasional Standar Operasional (SOP) untuk Permohonan Izin Perjalanan Luar Negeri untukLuar Negeri yang ditujukan untuk kepala daerah.

Surat bernomor 009/5546 / SJ ditujukan kepada gubernur, dan huruf 009/5545 / SJ untuk bupati atau walikota. Surat tertanggal 1 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Tjahjo.

Di surat edaran, kepala daerah, anggota DPRD, dan Kantor Sipil Negara (ASN), yang ingin berpergian ke luar negeri, diminta untuk mengajukan maksimal 10 hari sebelum keberangkatan.

“Permohonan izin perjalanan asing oleh pemerintah daerah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri 10 hari sebelum keberangkatan ke luar negeri,” kata Tjahjo dalam pernyataan tertulis Jumat (19/7/2019).

Sirkulasi ini didasarkan pada Pasal 39 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Artikel tersebut menetapkan bahwa izin, dispensasi, atau konsesi yang diajukan oleh pemohon harus diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan / atau pejabat pemerintah dalam waktu maksimum 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan aplikasi, kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan undang-undang dan peraturan.

Surat itu, kata Tjahjo, dikeluarkan untuk membatasi proses administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan perjalanan dinas.

Dia mengatakan proses administrasi dengan lembaga lain akan terhambat jika aplikasi izin diberikan 10 hari sebelum keberangkatan.

“Permohonan lisensi layanan luar negeri, jika diberikan kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan akan dibatasi oleh batas waktu dalam proses penyelesaian layanan administrasi perjalanan luar negeri, ke Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Keamanan Kementerian Luar Negeri untuk perjalanan resmi ke negara tanpa hubungan diplomatik, “katanya.

Bagikan ke :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *