Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat restu Komisi V DPR RI untuk mengantongi pagu anggaran 2022 senilai Rp100,59 triliun atau turun sekitar Rp31 triliun dari pagu tahun ini, Rp131,82 triliun.
Kepastian tersebut didapat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada rapat hari ini, Senin (6/9).
Anggaran tersebut tidak berubah dari pagu yang disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti tertuang dalam Nota Keuangan 2022.
Dia merinci pagu anggaran Sekretariat Jenderal sebesar Rp641,77 miliar. Kemudian, anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp101,7 miliar.
Lalu, anggaran Ditjen Bina Marga senilai Rp39,7 triliun dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,51 triliun. Selanjutnya, Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi anggaran Rp41,23 triliun, Ditjen Perumahan senilai Rp5 triliun, dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp600 miliar.
Selanjutnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mendapat Rp212,83 miliar, Badan Pengembangan SDM senilai Rp 400 miliar, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp197,56 miliar.
“Maka bila ini semua dijumlahkan sama angkanya dengan Rp100,59 triliun,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (6/9).
(CNN)